Pattallassang, Jurnalsepernas.id – TERKAIT adanya aksi Unjuk Rasa (Unras) dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Takalar (AMT), pada Rabu siang (31/07) di depan Kantor Bupati Takalar tentang penganggaran operasional kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menuding sebagai dana titipan. Pemerintah (Pemkab) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rahmansyah Lantara angkat bicara, menjelaskan terkait hal tersebut.
Rahmansyah Lantara mengatakan, terkait penganggaran kegiatan TP-PKK di tiap OPD di Kabupaten Takalar merupakan wujud sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dengan TP-PKK Kabupaten.
Hal tersebut, menindaklanjuti sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sesuai hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dilaksanakan antara TP-PKK Sulawesi Selatan dan TP-PKK Kabupaten Se-Sulawesi Selatan.
“Selanjutnya setelah itu dilakukan pemetaan terkait program PKK yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, disesuaikan dengan sub kegiatan dan nomor rekeningnya. Kemudian lahirlah beberapa kegiatan yang beririsan dengan beberapa OPD kabupaten Takalar,” ujar Rahmansyah.
Jadi Pemkab berharap, sinergitas ini untuk menyatukan sumber daya, ide dan tenaga dalam rangka mencapai tujuan bersama seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi lokal, sehingga dampaknya bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat. (Sumber: Diskominfo-SP Pemkab Takalar).
Pewarta: Abd Rauf Ampa
Editor : Loh
