Pattallassang, Jurnalsepernas.id – PENJABAT (Pj) Bupati Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr. Muhammad Hasbi, S.STP, M.AP, M.IKom didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar, H. Zulkarnain menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun Anggaran (TA) 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Gedung A Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dihadiri Wakil Menteri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Ketua Komisi II DPR RI bersama anggota, Para Walikota/Bupati se-Sulsel, para Kepala BKPSDM Kota/Kabupaten Se-Sulsel dan Kepala Organisasi Perangkat Saerah (OPD) Sulsel, Rabu (05/02).
Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia (BKN-RI), Prof.Zudan Arif Fakrulloh SH, MH menyampaikan, pertemuan itu untuk mendengarkan masukan dalam penyelesaian penataan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN), karena sesuai denga mandat Undang-Undang 20 Tahun 2023 harus segera diselesaikan.
“Yang perlu diperhatikan dalam Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah usia calon PPPK serta kelengkapan dokumen ijazah. Ditemukan, bahwa sejumlah calon telah melewati batas usia yang ditetapkan sementara lebih dari 1000 pelamar tidak memiliki ijazah yang sesuai persyaratan,” ujar Prof.Zudan.
Ditambahkan, dalam seleksi ini yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan yang belum memenuhi formasi akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan tetap mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP). Jika anggaran sudah terpenuhi, maka PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry menyampaikan, Alhamdulillah pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK Tahap I berlangsung dengan baik. “Semoga seleksi ditahap II nanti bisa menyelesaikan penataan tenaga non ASN dan semua calon ASN bisa lulus sesuai dengan harapan kita,” harap Pj.Gubernur.
Sementara, Pj.Bupati Takalar, Dr. Muhammad Hasbi berharap, perekruran PPPK dapat diselesaikan dengan baik yang tentunya sesuai dengan regulasi yang ada dan semua Kepala Daerah berharap adanya bantuan dari pusat/kementerian untuk anggaran penggajian PPPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Sumber: Diskominfo-SP Pemkab Takalar).
Pewarta: Abd Rauf Ampa
Editor : Loh
