Menguji Imunitas JK dalam Bayang-Bayang Soekarno dan Soeharto
Jakarta, Jurnalsepernas.id – Logika hukum di balik figur raksasa, sejarah telah mencatat bahwa besarnya jasa tidak otomatis menjadi tameng hukum di Indonesia.
Soekarno, Sang Proklamator, menghabiskan sisa hidupnya dalam tahanan rumah. Soeharto, Bapak Pembangunan yang baru saja ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 2025 atas jasa ekonominya, tetap harus menyandang status tersangka korupsi hingga akhir hayatnya.
Jika para pendiri bangsa ini saja bisa disentuh oleh beban politik dan hukum, maka muncul pertanyaan mendasar. Apakah seorang Jusuf Kalla (JK) memiliki imunitas hukum yang lebih istimewa, sehingga narasi provokatifnya di UGM, pada Kamis (5/3/26) harus diselesaikan cukup dengan dialog?
Analisis Kekeliruan Teologis yang Fatal
Isu penodaan agama yang menyeret nama JK bukan sekadar masalah beda pendapat, melainkan persoalan akurasi fakta yang mencederai umat lain.
Narasi yang menyebutkan adanya doktrin “membunuh demi surga” dalam kekristenan adalah kekeliruan teologis yang fatal.
Secara universal, baik Katolik, Protestan, maupun Ortodoks, menjunjung tinggi hukum kasih dan larangan membunuh.
Menyederhanakan perilaku oknum dalam konflik masa lalu menjadi sebuah “paham agama” adalah bentuk generalisasi yang menyesatkan dan berpotensi menghasut kebencian terhadap minoritas.
Jasa Perdamaian vs Pelintiran Fakta
JK memang dikenal sebagai mediator perdamaian, namun narasi perdamaian tidak boleh dibangun di atas fondasi fitnah terhadap ajaran agama lain.
Sangat ironis jika seorang tokoh bangsa menggunakan panggung publik untuk menyebarkan misinformasi yang justru bisa memicu luka lama di tengah masyarakat.
Publik kini menggugat, apakah jasa-jasa JK di masa lalu akan digunakan sebagai alat tawar untuk membebaskannya dari konsekuensi hukum atas ucapannya saat ini?
Kesetaraan Hukum
Harga mati keadilan
mendorong proses hukum formal terhadap JK bukan berarti menafikan pengabdiannya, melainkan menjaga marwah konstitusi bahwa setiap warga negara sama di muka hukum (Equality the law). Jika mekanisme Restorative Justice atau dialog damai selalu menjadi pintu ke luar bagi tokoh berpengaruh, maka supremasi hukum di Indonesia hanyalah sebuah retorika.
Keadilan bagi umat Kristiani yang merasa difitnah hanya bisa dibuktikan melalui pembuktian materiil di pengadilan, bukan melalui kompromi politik di balik pintu tertutup.
Menguji Integritas negara kasus ini adalah ujian bagi penegak hukum untuk membuktikan bahwa tidak ada warga negara yang “terlalu besar untuk diadili”. Jika Soekarno dan Soeharto saja tunduk pada dinamika pertanggungjawaban negara, maka sudah semestinya setiap narasi yang memecah belah bangsa diproses tanpa pandang bulu.
Pewarta: Agatha Palermo
Editor : Loh
