Penataan Birokrasi Kabupaten Takalar, Disorot
Takalar, Jurnalsepernas.id β PENATAAN birokrasi di era pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ir. H. Mohammad Firdaus, MM dan H. Hengky Yasin, SE kembali menjadi sorotan publik.
Pasalnya, usai melaksanakan mutasi besar-besaran terhadap lebih dari 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meliputi pejabat eselon II, III, dan IV pada 20 Oktober 2025 di Lapangan Kantor Bupati Takalar beberapa waktu lalu, sejumlah jabatan strategis justru dibiarkan kosong.
Beberapa posisi penting yang belum memiliki pejabat definitif antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH), Sekretaris Dewan (Sekwan), dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Takalar.
Kini publik menyoroti terbitnya Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) yang diterbitkan Bupati Takalar dengan Nomor: 870/486/BKSDM-MTS/X/2025, tertanggal 21 Oktober 2025, yang menunjuk Rifany, S.IP., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
Rifany diketahui sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar dengan pangkat Golongan IV/a.
Penunjukan Rifany ini dinilai publik sebagai bentuk ketidaksiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menata ulang pejabat struktural, khususnya di sektor pendidikan yang dianggap sebagai jantung pelayanan publik.
βKalau sudah PLT yang ditunjuk dari pejabat eselon di dalam dinas, itu artinya belum ada figur yang dianggap layak memimpin secara definitif. Padahal, sektor pendidikan sangat strategis dan menyangkut masa depan generasi muda Takalar,β ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Takalar yang enggan disebut namanya.(28/10).
Sejumlah kalangan juga menilai penunjukan ini bisa menimbulkan kesan bahwa Bupati belum memiliki peta yang jelas soal reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan daerahnya.
Mereka berharap, dalam waktu dekat, Bupati segera menetapkan pejabat definitif yang profesional dan berintegritas, agar tidak terjadi stagnasi kebijakan di Dinas Pendidikan Takalar.
Pewarta: Abd Rauf Ampa
Editor : Loh
