Aliansi Masyarakat: Bubarkan Lembaga BKSDA Tak Berfungsi

(Foto: Ketua AMP Aceh Barat, Indra Jeumpa)

Meulaboh, Jurnalsepernas.id – ALIANSI Masyarakat Peduli (AMP) Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh melayangkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan gangguan gajah liar yang telah merusak kebun warga di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Mereka menilai pemerintah dan instansi terkait, khususnya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Provinsi Aceh tidak serius dalam menangani konflik yang terjadi di daerah antara manusia dan satwa dilindungi tersebut.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat, Indra Jeumpa angkat bicara, bahwa persoalan gajah liar yang merusak tanaman warga bukanlah kejadian baru, melainkan sudah berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun sayangnya, respons dari pihak berwenang dianggap sangat lambat dan tidak efektif.

“Masyarakat sudah terlalu sering melaporkan. Gajah masuk ke kebun, merusak tanaman, bahkan mengancam keselamatan warga. Tapi hingga kini tidak ada solusi nyata dari pemerintah maupun BKSDA. Mereka terkesan hanya menunggu laporan tanpa ada pencegahan atau penanganan yang sistematis,” kata Indra, Jum’at (25/7/25)

Ia menyebut, sejumlah desa yang terdampak seperti Gampong Pungkie, Gampong Lawet, dan beberapa desa lain di wilayah Woyla, Sungai Mas serta Kaway XVI dan juga Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, yang selama ini menjadi langganan gangguan kawanan gajah liar.

Indra memperingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, masyarakat bisa saja bertindak di luar kendali.

Ia menegaskan, masyarakat selama ini telah menahan diri dan memilih jalur laporan resmi, namun kesabaran itu kini kian menipis.

“Kami tidak mendukung tindakan kekerasan terhadap satwa, tapi kalau masyarakat sudah tidak tahan dan terjadi aksi main hakim sendiri, jangan salahkan mereka. Itu akibat dari ketidakpedulian pemerintah sendiri,” bebernya tegas.

Puncak kekecewaan Indra dan kelompoknya terlihat dari pernyataan keras yang dilontarkannya terhadap kinerja BKSDA.
“Kalau memang tidak mampu melindungi masyarakat dan juga tidak bisa menjaga satwa, lebih baik lembaga seperti BKSDA ini dibubarkan saja. Daripada hanya menghabiskan anggaran tapi tidak memberikan solusi apa-apa,” tegas Indra.

Indra juga tidak hanya mendesak pemerintah Aceh, namun juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama BKSDA setempat segera menyusun langkah konkret.

Menurutnya, mulai dari pemetaan jalur perlintasan gajah, pembangunan pagar pembatas alami, hingga kemungkinan relokasi satwa, semua harus masuk dalam agenda prioritas.

“Masyarakat dan khususnya Para Petani, ingin solusi nyata, bukan janji-janji. Ini menyangkut mata pencaharian, rasa aman, dan ketenangan hidup warga. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa baru bertindak,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BKSDA ACEH ataupun Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait kecaman dari Aliansi Masyarakat Peduli Aceh Barat.

Pewarta: Dedy.S
Editor : Loh