Jayapura, Jurnalsepernas.id – PULAU paling Timur dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Papua. Pada 2022 Pemerintah telah memekarkan wilayah ini menjadi lima provinsi yakni; Papua ibukotanya Jayapura, Papua Barat ibukotanya Manokwari, Papua Selatan ibukotanya Merauke, Papua Tengah ibukotanya Nabire, dan Papua Pegunungan ibukotanya Jayawijaya
Tentunya, dengan terbentuknya provinsi baru tersebut, secara otomatis kantor pemerintahan pun dibangun, termasuk Kepolisian Daerah (Polda) masing-masing pusat pemerintahan dan pemerataan pembangunan tetap digalakan Pemerintah Pusat yang harus dikawal oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungannya di Papua, Senin (09/01) menegaskan, TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di tanah Papua.
TNI-Polri, kata Sigit sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Hal itu dilakukan demi mengetahui. Apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua?
Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut, peran dari TNI-Polri diperlukan, guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal.
Menurut Kapolri, kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sementara itu Major Project (Proyek Utama) adalah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Lanjut Sigit mengatakan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni; Soft Approach (Pendekatan Lunak) yaiyu memberikan edukasi, sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sementara Approach Hard, TNI-Polri akan melawan semua pihak yang berusaha ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan demikian akan terjadi Transfer Knowledge (Penukaran Pengetahuan) yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan.
Menyinggung tentang masalah gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Sigit mengakui, memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. “Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional,” tegas Sigit.
Sigit menambahkan, terkait penegakan hukum, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM), baik di tingkat pusat maupun Wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
Terkait penegakan hukum, Sigit berjanji ke depan berusaha bisa dilakukan tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata.
Di tempat yang sama, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono memaparkan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya.
Lanjut Yudo, pikaknya akan belanja masalah istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah, apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan.
Dengan begitu, Yudo menyampaikan, ke depannya akan diambil kebijakan yang sesuai, guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua.
Dengan demikian, semua pihak yang berkompeten dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua, sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan.
Yudo kembali menegaskan, TNI-Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah demi membangun Papua. Hal itu perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), pihaknya aka membantu Pemerintah Daerah (Pemda), dan TNI dalam fungsi tugas pokok membantu Polri percepatan pembangunan di daerah. (Sumber: Ikatan Jurnalis Kepolisian).
Pewarta/Editor: Loh
