Takalar,ย jurnalsepernas.id- KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anti Korupsi Indonesia (LSM-Barapi) Sulawesi Selatan (Sulsel), Dirman Dangker,
melaporkan oknum Perangkat Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulsel, yang diduga telah menyunat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dirman sekaligus menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Kepolisian Resor (Polres)Takalar, Selasa (24/05) meminta aparat kepolisian setempat, mengusut tuntas dugaan pemotongan dana bantuan tersebut.
Dalam orasinya, Dirman Dangker mengancam keras tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oknum yang memotong BLT-DD bagi Keluaraga Penerima Manfaat (KPM), dan ini sama saja Pungutan Liar (Pungli). “Kami akan mengawal kasusi ini sampai ke akar-akarnya,” janji Dirman.
Menurut Dirman Dangker, kalau ada kata kesepakatan antara pemerintah desa dengan penerima manfaat, itu hanya akal-akalan belaka, karena ada ancaman kepada sipenerima BLT-DD. “Kalau kita tidak mau dipotong tidak dapatmiki nanti itu bisa saja terjadi yang ada di desa,” ujar salah seorang KPM yang merahasiakan jati dirinya.
Lanjut ketua LSM Barapi, tindakan memotong dana bantuan kepada masyarakat itu sama saja dengan pungli. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Uomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas,” tegas Dirman Dangker.
Untuk diketahui, pemotongan BLT-DD sebesar Rp.50 ribu per Kepal Keluarga (KK) bagi KPM tahun 2021.
Pewarta: Azis Kawang
Editor : Loh
