Takalar, Jurnalsepernas.id – KEPALA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel), Amin Adab Bangun yang baru seminggu dilabtik melakukan kunjungan perdananya ke Kabupaten Takalar, Kamis (22/09).
Bupati Takalar Dr. Syamsari SPt, MM bersama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Takalar, H. Muh.Hasbi, S.Stp, M.Ap, dan Kepala Inspektorat, H. Yahe menyambut kedatangan pejabat BPK di Baruga I Manindori, Kantor Bupati Takalar.
Dalam kunjungannya, Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun menyampaikan, kunjungan pemeriksaan perdana di Takalar terkait pemeriksaan kinerja pelayanan perizinan di Takalar.
“Pemeriksaan kinerja ini pada intinya memberikan opini terhadap kelemahan dan kendala yang membuat kinerja pelayanan perizinan tidak tercapai. Baik dari pemeriksaan secara intern maupun eksternal. Tujuannya adalah memberikan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan itu,” kata Amin Bangun Adab.
Sebagai kabupaten yang mampu keluar dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan berhasil meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kepala BPK berpesan, agar Pemkab Takalar tidak ‘lepas sabuk pengaman’ terhadap predikat yang diperoleh ini.
“Kita tidak boleh langsung lepas sabuk pengaman, mengapa? Karena banyak hal bisa terjadi. Bisa saja balik ke WDP. Dalam predikat WTP masih ada yang namanya batas toleransi terhadap kesalahan dalam penyajian. Apabila ini tidak ditindaklanjuti, maka bisa saja ditambah dengan masalah yang baru tidak lagi masuk dalam batas toleransi, maka akan kembali ke WDP,” papar kepala BPK.
Olehnya itu, Kepala BPK berpesan, agar kesalahan pada tahun sebelumya ditindaklanjuti oleh Pemkab Takalar.
“Kapan baru bisa melepas sabuk pengaman? Ketika telah memperoleh WTP tiga hingga empat kali karena sudah mampu mengolah keuangan dengan baik dan akan menjadi budaya dalam pemerintahan,” tutupnya
Dalam kesempatan itu Bupati Takalar, Dr. H. Syamsari yang menyambut kedatangan Ketua BPK beserta rombongan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian dan bimbingan BPK ke Kabupaten Takalar selama ini.
“Kami masih belum bisa melepas sabuk pengaman setelah memperoleh predikat WTP. Setelah euforia predikat WTP yang pertama ini, Kami masih membutuhkan bimbingan, agar bisa memperoleh predikat WTP ditahun-tahun mendatang. Adapun catatan-catatan dari tahun sebelumnya akan kami tindaklanjuti agar tidak menjadi kesalahan yang sama,” pungkas H. Syamsari.
Dalam kunjungan tersebut, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Keuangan turut dihadirkan sekaligus tanya jawab dengan kepala BPK terkait penyajian data keuangan. (Sumber: Humas Pemkab Takalar).
Pewarta : Abd Rauf Ampa
Editor : Loh
