Sangatta, Jurnalsepernas.id – MASYARAKAT Desa Muara Pantun, Kecematan Telen, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki lahan pertanian merasa resah, karena ternganggu oleh ulah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Emas selaku pendatang bermarkas di Desa Muara Pantun, diduga di backup aparat tertentu, dimana legalitas kepemilikan lahannya berupa Hak Guna Usaha (HGU) patut dipertanyakan.
Pemilik lahan merasa terancam pidana ketika mempertahankan lahannya, sebab pihak perusahaan menggunakan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat melaporkan tindakan mereka yang coba mempertahankan lahannya, saat pihak perusahaan menggunakan Buldozzer meransek ke lahan warga.
Hal mana beberapa orang pemilik lahan adalah wartawan, termasuk Sabran, Kepala Biro (Karo) Media Jurnalsepernas.id turut terperiksa dan sempat bersitegang dengan salah satu APH Kepolisian Resor (Polres) Kutim, Ajun Inspektur Polisi Dua (Ipda) Hafarudin selaku penyelidik saat melakukan penyelidikan di lokasi, Kamis (25/05) yang nampak sangat orogan patut diduga ada kepentingan membela pihak perusahaan.
Sabran bersama pemilik lahan lainnya merasa keberatan tindakan penyidik yang dinilainya tidak independen atau tidak netral. Sebagaimana sudah ditekankan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan proses hukum, penyidik harus netral dan independen.
Hal itu disampaikan Kapolri pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan Divisi Polri berlangsung di Ruang Rupatama Markas Besar (Mabes) Polri Jalan Toruno Joyo No.3 Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (03/06) lalu.
“Kami merasa tidak ada keadilan. Kenapa hanya kami petani saja yang selalu diperiksa sedangkan, perusahaan juga perlu di periksa izin dan dari mana mendapatkan lahan,
sedangkan lahan tersebut di kuasai petani sejak 2013 kami merasa dirugikan,” timpal Sabran keheranan.
Untuk itu, Sabran dan kawan-kawan memohon kepada unsur terkait, agar mengkaji ulang izin Perusahaan PT.Emas (HGU, red.) dan memeriksa oknum aparat Desa yang diduga ada main kongkalikong dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam hal pelepasan hak para pemilik lahan. Juga oknum penyidik arogan terindikasi tidak independen harus diperiksa.
Pewarta: Tim
Editor : Loh
