Gubernur Sulsel Dinilai Nepotisme ?
Makassar, Jurnalsepernas.id – MUTASI jabatan dan pergeseran posisi merupakan hal biasa bagi institusi tertentu demi penyegaran dan pemerataan Job Description (Penempatan Jabatan) seseorang yang sudah memiliki kwalifikasi dan memenuhi syarat, tapi bila seseorang menempati jabatam tertentu karena dinasty atau kedekatan keluarga, hal itu sudah Termasuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sangat bertentangan dengan amanah perjuangan Reformasi.
Belum lama ini terjadi pergeseran jabatan Eselon III di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), khususnya, internal di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi (Prov) Sulsel kembali bergulir.
Penempatan pejabat Eselon III lingkup Disdik Sulsel ini kental sekali kekuasaan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) diduga mendudukan kelurganya (Nepotisme). Posisi Sekretaris Disdik Prov Sulsel yang dulunya dijabat Drs. Harpansa, MM harus rela digeser dan digantikan oleh Dr. Andi Ibrahim, M.Pd notabene diduga kawanua ASS.
Lalu Gubernur menempatkan Harpansa menerima jabatan barunya menjabat Kepala Bidang (Kabid) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Sulsel, dari jabatan Sekretaris turun menjadi Kepala Bidang.
Tentu mutasi dan pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Sulsel di lingkup Dinas Pendidikan, mendapat sorotan dari aktivis Lidik Pro, Andi Jaka Malageni, SH.
Pasalnya menurut Andi Jaka, penempatan Pejabat Eselon III (Struktural) di Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel sarat dengan dinasti/nepotisme.
โIni terbukti dengan beberapa pejabat di Disdik Sulsel yang merupakan keluarga dan kerabat dekat dari Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Mulai Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Andi Ibrahim, Kepala Bidang PKLK, Andi Mashari, Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid SMK), Yusri Ghazali, Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas (Kasi SMA) Wilayah I, Andi Karmila dan Kepala Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (PTIKP) Elix, S.Pd,โ jelas Jeje (sapaan akrabnya), Senin (17/07).
Andi Jaka sangat menyayangkan, kenapa mesti Gubernur membangun dinasti dan memprioritaskan keluarganya menjabat di pemerintahan? Padahal masih banyak yang lain dan mempunyai kemampuan serta kapasitas menduduki posisi di Dinas Pendidikan.
โJangan memanfaatkan jabatan sebagai kepala daerah untuk membangun dinasti di pemerintahan demi kepentingan politiknya di Pilgub 2024,โ geram Jeje.
Pewarta/Editor: Loh
