Takalar, Jurnalsepernas.id – BUPATI Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM menghadiri acara Grand Leadership Forum (GLF) Sulawesi Selatan Tahun 2025, berlangsung di Four Point By Sheraton Makassatlr, 5 Selasa (29/07/25).
Kegiatan tersebut, dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemorov) Sulsel bekerja sama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), TLKM dan Pinus Sulsel bertujuan untuk mendorong komitmen terhadap perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan serta transformasi menuju pembangunan hijau dan rendah karbon.
Turut dihadiri Sekretaris Daerah Prov. Sulsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Prov. Sulsel, seluruh Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, Lembaga/Instansi serta Akademisi serta Mitra Pembangunan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan.
Forum ini juga menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan serta transformasi menuju pembangunan hijau dan rendah karbon.
“Kita memiliki berbagai problem dalam lingkungan, salah satunya adalah penanganan sampah, ini merupakan PR kita bersama bagaimana mengurangi sampah, mengurangi dampak plastik serta mengatasi daerah yang kering atau gundul agar ketika ada volume air yang besar tidak menimbulkan bencana. Untuk sampah ini harus betul-betul mulai dari hulu ke hilir, dari rumah tangga hingga TPA. Memang tidak mudah tapi harus dilakukan,” terang Bima Arya.
Dikatakan pula, pembangunan hijau merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan kesejahteraan sosial.
Langkah-langkah untuk mencapai pembangunan hijau melibatkan kebijakan, investasi, inovasi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.
“Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara komprehensif, Indonesia dapat mencapai pembangunan hijau yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan untuk masa depan,” imbuh Wamendagri.
Pada kesempatan yang sama, Fitria Muslim,
Ketua Badan Pengurus Pattiro mengatakan, forum ini merupakan forum kedua setelah pertemuan pertama Grand Leadership Forum pada tahun 2022 yang telah mendorong lahirnya inisiatif kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Ke basis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran Kelurahan Berbasis Ekologi (ALAKE) diberbagai daerah di Sulawesi Selatan.
“Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi sejak tahun 2019 telah mendorong inisiasi Pendanaan hijau melalui skema TAKE, TAPE dan ALAKE. Berdasarkan data per februari hingga saat ini, sudah ada 44 Kab/Kota yang mengadopsi EFT melalui skema TAPE, TAKE, ALAKE,” kata Fitria.
Dikatakan pula, tema yang diangkat yaitu; “Mendorong Integrasi Pembangunan Hijau Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Melalui kepemimpinan Hijau di Sulawesi Selatan” Dengan harapan dapat memperkuat komitmen pemimpin daerah dan pemangku kepentingan untuk menjadikan pembangunan hijau sebagai agenda utama termasuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-20229 yang saat ini telah disusun diberbagai daerah.
Kami juga mengapresiasi kepemimpinan para Kepala Daerah yang telah berani mengambil langkah maju dalam mendorong inovasi fiskal kepedulian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui skema seperti TAPE, TAKE dan ALAKE.
“Ke depan pendekatan ini diharapkan bisa direfleksi secara luas di seluruh Kabupaten/Kota tidak hanya di provinsi Sulawesi Selatan tetapi juga di provinsi lain,” tutupnya. (Sumber: Diskominfo-SP Pemkab Takalar).
Pewarta: Abd Rauf Ampa
Editor : Loh
