Jakarta, Jurnalsepernas.id – KETUA Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (MJAPD), Iwan Sumule melaporkan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Repulik Indonesia (Kabareskrim Mabes Polri), Komjen Agus Andriantoย ke Profesi Pengamanan (Propam) Polri soal dugaan menerima gratifikasi atau suap dari bisnis tambang ilegal.
Iwan datang ke Gedung Bareskrim menyerahkan laporan tersebut, pada Senin (07/11). Laporannya kini diproses Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal), Brigjen Anggoro Sukartono untuk ditindaklanjuti.
“Kami memohon kepada Kepala Kadiv Propam Mabes Polri, agar mengusut tuntas dugaan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh anggota Polri demi menjaga citra serta nama baik institusi Polri,” kata Iwan di Gedung Bareskrim.
Iwan menyebut, laporannya berawal dari pengakuan seorang purnawirawan Polri berpangkat Aiptu, Ismail Bolong yang ramai beberapa waktu terakhir akibat tambang ilegal.
Dalam video itu, Ismail mengaku sempat menyerahkan uang senilai Rp 6 Miliar kepada Agus atas bisnis tambang ilegal di wilayah Desa Santan Hulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Ismail belakangan telah meralat pernyataannya. Dia mengaku pernyataan itu dibuat pada Februari 2022 lalu, di bawah tekanan Brigjen Hendra Kurniawan yang kala itu masih menjabat sebagai Karopaminal Polri.
Hendra kini merupakan terdakwa dalam kasus obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan atasannya di Propam Polri, Ferdy Sambo.
Iwan juga meminta Propam Polri menindaklanjuti soal hasil pemeriksaan Ismail terkait bisnis yang ia lakukan saat masih aktif di Polresta Samarinda. Ismail diketahui kini telah pensiun sejak Juli lalu.
“Bahwa pengakuan tersebut bukan pengakuan biasa saja, melainkan sebuah pengakuan yang menyeret nama seorang pejabat tinggi di lingkungan Mabes Polri,” kata Iwan. (Sumber: Ikatan Jurnalis Kepolisian).
Pewarta/Editor: Loh
