Oleh: La Ode Hazirun
Penulis adalah Ketum Sepernas
INDONESIA saat ini sedang tidak baik-baik saja. Euforia Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT-RI) yang ke-80 yang dirayakan gegap gempita oleh sejumlah anak bangsa di berbagai pelosok negeri, berubah menjadi kelam dan mengerikan ketika paradoks atau titik balik kegembiraan menjadi brutal yang puncaknya terjadi pada Senin, 25 Agustus 2025 di Gedung DPR-RI Senayan, Jakarta dan sejumlah Gedung DPRD di daerah.
Aksi mahasiswa dan masyarakat terus berlanjut, hingga Gedung DPRD Kota Makassar menjadi lautan api, Jumat malam (29/08) yang diikuti juga pembakaran Gedung DPRD di beberapa kota lainnya.
Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang sudah mengarah anarkisme karena sudah muak, sehingga memantik kemarahan yang tidak bisa lagi ditahan dan dilampiaskan dalam bentuk aksi brutal.
Kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut hemat penulis karena, salah satunya dipicu oleh Omon-Omon atau janji politik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dinilai bak angin surga.
Bayangkan, pada saat kampanye dan sesudah terpilih menjadi presiden, Prabowa selalu mengatakan akan berpihak kepada rakyat dan akan melibas pihak-pihak yang menindas rakyat.
Mana janjinya? Malah pajak naik untuk menaikkan gaji dan tunjungan anggota DPR, sehingga rakyat menderita dan anggota dewan gembira ria hingga sebagian berjoget-joget, pantaskah?
Demikian halnya penegakkan supremasi hukum bagi koruptor. Presiden pada rapat-rapat resmi dengan para pejabat negara mengatakan, akan mengejar koruptor sampai di ujung dunia, dan akan membangun penjara di pulau yang terisolir, tapi kenyataan hanya dinilai omon-omon.
Buktinya, dua orang koruptor baru satu pekan diputus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni; Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Joko Widodo dan Hasto Kristiyanto mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibebaskan presiden dengan hak istimewanya yaitu; Hak Amnesti dan Abolisi, tentu sikap presiden yang lunak ini mendapat reaksi dan kecaman dari kalangan elemen masyarakat yang disajikan di berbagai flatform Media Sosial (Medsos).
Demikian halnya kebijakan presiden tentang geopolitik, di mana Pulau Ambalat akan dikelola bersama dengan Malaysia, ini juga sangat tidak masuk akal dan rakyat menilai presiden Prabowo mantan jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) seolah takut sama negara tetangga, Malaysia.
Padahal presiden terdahulu mempertahankan Pulau Ambalat dengan menyiapkan kapal perang dan pesawat tempur dalam menjaga kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Situasi negara yang mencekam membuat sebagian rakyat di berbagai daerah ketakutan dan situasi bisa aman dan kondusif bila tuntutan rakyat disetujrui. Akankah pemerintah menerima tuntutan rakyat ataukah demonstran takluk di depan moncong senjata aparat penegak hukum untuk tidak anarkis, tidak merusak fasilitas umum.
Penulis menghimbau semua elemen bangsa mari kira merawat NKRI supaya stabilitas nasional aman dan kondusif, sehingga kita semua dapat beraktivitas dengan lancar.***
