Medan, Jurnalsepernas.id – MARKAS Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) bersama Dewan Pers (DP) menggelar sosialisasi peran kerjasama terkat r
perlindungan kemerdekaan pers pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Selasa (07/02).
Sosialisasi tersebut, berlangsung di Hotel Santika Dyandra yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan dihadiri Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mewakili Kapolri, Kepala Biro Pengawasan dan Penyidikan (Karowasiddik), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Brigjen Pol Iwan Kurniawan, Prof Bagir Manan (Mantan Ketua Dewan Pers, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kabid Humas Polda Sumut), Kombes Hadi Wahyudi, serta pejabat Dewan Pers lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo membacakan sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Litsyo Sigit Prabowo, Polri mendukung perlindungan kemerdekaan pers.
Peran pers kata dia, sebagai Fourth State (Pilar ke Empat) sangat mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembangunan nasional. Melalui pers, informasi terkait pembangunan dapat terdistribusi dengan mudah dan cepat dan eksponensial.
Menurutnya, adanya ruang digital saat ini sungguh diminati masyarakat sebagai wadah untuk mengekspresikan pendapat dan aktivitas lainnya, sehingga muncul sejumlah platform di media sosial (Medsos).
Dedi mengungkapkan, peran media dalam menyalurkan informasi dan memberikan literasi harus selalu berpedoman pada aturan baik Undang-Undang Pers, etika jurnalistik serta lainnya.
Dedi menambahkan, untuk menjalankan aturan itu, Polri dan Dewan Pers bersepakat menjalin kerjasama ditandai melalui Nota Kesepahaman No: 03/DP/MoU/III/2022 Atau Nomor NK/4/III/2022 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakkan Hukum mengenai penyalahgunaan profesi wartawan.
“Nota kesepahaman ini dimaksud untuk menjadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkolaborasi meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita,” imbuh Dedi.
Dedi juga berharap, sosialisasi peran kerjasama Dewan Pers dan Polri dalam perlindungan kemerdekaan pers yang digelar itu untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait maraknya pemberitaan, sehingga masyarakat memiliki imunitas dalam mengonsumsi segala bentuk informasi.
“Terlebih lagi memasuki tahun politik akan terjadi peningkatan berita hoax, kampanye hitam, politik identitas dan sebagainya yang harus diantisipasi. Harapan kita mampu dan mau menjadi bagian dalam menjaga peradaban,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Ninik, menyebutkan kerjasama antara Polri dengan Dewan Pers tentang perlindungan kemerdekaan pers karena seringkali muncul fenomena penyalahgunaan profesi wartawan terlebih memasuki tahun politik.
Lanjut Ninik, dengan adanya sosialisasi tentang perlindungan kemerdekaan pers dapat meningkatkan pengawasan tentang publikasi konten dan penyiaran berita.
Pada kesempatan itu, Akademisi yang juga mantan Ketua Dewan Pers, Prof Bagus Manan, mengatakan, kemerdekaan pers merupakan ukuran peredaran suatu bangsa. Dimana pada semangat reformasi 1998 merebut kembali kebebasan.
Menurutnya, ada 12 pendekatan etik memperkuat Good Governance (Pemerintahan Yang Bersih) yakni; tidak mementingkan diri sendiri, integritas, objektif, tanggung jawab, terbuka, kejujuran, kepemimpinan baik, dedikasi, terpercaya, taat hukum, cara-cara baik, dan dasar kebajikan.
Namun kata Bagus, dari semua itu yang harus dimiliki adalah etika menjadi sesuatu yang terdepan dan merupakan standar kebaikan di ruang publik. (Sumber: Ikatan Jurnalis Kepolisian).
Pewarta/Editor: Loh
