Watampone, Jurnalsepernas.id – KETUA II Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Reformasi Nasional (DPP-SEPERNAS), Rusmin didampingi, Herijal, bersama Tim Investigasi dan Monitoring memantau pelaksanaan eksekusi lahan yang sudah inkracht di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Selasa (31/10).
Terjadinya eksekusi disebabkan adanya perkara sengketa lahan antara penggugat/pemohon eksekusi, Andi Hardis dengan pihak tergugat/termohon eksekusi Amir, di mana dalam obyek sengketa selaku pengelola lahan. Seharusnya yang digugat dari awal perkara ialah Kamme pemilik lahan sementara Amir hanya selaku anak.
Dari segi logika hukum, meski Amir sebagai pengelola lahan dan anak dari Pemilik lahan, namun dia tidak bisa digugat, karena bukan pemilik obyek. Apalagi lahan sengketa tersebut, belum dibagi menjadi tanah warisan
Jadi yang pantas digugat adalah Kamme sebagai pemilik lahan, orang tuanya Amir tujuh bersaudara yang tidak pernah berperkara dan tidak pernah digugat.
Dalam suasana tegang di lokasi eksekusi, Rusmin mengingatkan kepada semua warga yang hadir supaya tidak melakukan perlawanan menjurus tindakan anarkis, karena ini adalah proses eksekusi tidak bisa dihalangi pelaksanaannya kerena ini adalah perintah dari Pengadilan Negeri Watampone yang sudah berkekuatan hukum. “Saya minta supaya semua tenang menyaksikan proses eksekusinya,” pinta Rusmin.
Pelaksanaan eksekusi sempat memanas dan bersitegang, karena pemilik lahan, Kamme yang menguasai lahan tidak mau meninggalkan rumahnya, dia merasa tidak pernah digugat dan tidak pernah berperkara dengan siapapun.
Meskipun Kamme bertahan dan melakukan menolakan, pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan, sebab dia tidak ada daya karena perintah dari Pengadilan Negeri Watampone.
Menurut Kamme, dirinya sangat dizalimi, tapi apa boleh buat dia hanya masyarakat kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. “Saya tidak pernah di libatkan dalam perkara, kenapa dieksekusi lahan saya,” ujar Kamme dengan ucapan yang sangat sedih dan meneteskan air mata.
Lanjut Kamme, ke mana lagi bisa tinggal. “Saya sudah bertahun-tahun tinggal di lokasi ini Pak, inilah merupakan satu-satunya tempat buat saya untuk mengais hidup, namun sudah diambil secara paksa, tidak punya perikemanusiaan,” kritiknya.
Atas peristiwa itu, Kamme meminta kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI), Ombudsman RI, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas-RI) dan semua pihak yang berkewajiban, supaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap dirinya.
Pewarta: Herijal
Editor : Loh
