Bandung, Jurnalsepernas.id — KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Rabu (15/03).
Dalam Rakernis Bareskrim Polri tersebut, Kapolri memberikan arahan dan penegasan bagi jajaran Bareskrim dan menindaklanjuti intruksi penting dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) saat Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (Rapim TNI-Polri) beberapa waktu lalu. Dimana TNI-Polri akan mengawal seluruh program kebijakan Pemerintah, mengamankan agenda nasional maupun internasional, hingga proses penegakan hukum.
Menurut Sigit, Rakernis ini merupakan kelanjutan dari Rapim TNI-Polri untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis di tahun 2023. Dan pihaknya dari jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden.
Lanjut Sigit, Jajaran Reserse Polri harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi dan dinamika, baik di dalam maupun luar negeri yang dewasa ini penuh ketidakpastian ataupun dapat berubah setiap saat. Belum usai Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19), saat ini situasi global dihadapkan dengan konflik antara Negara Rusia dan Ukraina.
Dikatakannya, dri situasi ketidakpastian itu, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam program kebijakan dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Diantaranya adalah, menjamin ketersediaan serta menjaga harga bahan pokok penting, penggunaan keuangan negara sebagai Shock Absorber, penguatan investasi dan hilirisasi, yang terakhir adalah menjaga pasar domestik.
Disisi lain papar Digit, Polri juga harus mengawal berbagai macam kebijakan,3 mulai dari kegiatan event internasional yang tentunya ini ada risiko-risiko. Salah satu yang paling dekat adalah kejuaraan Piala Dunia U-20. Dan juga Asosiation of South East Asian Nation (ASEAN) Summit akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Tentu ini memerlukan pengamanan ekstra.
“Sehingga kemudian pada saat KTT G-20 kemarin kita bisa melaksanakan pengamanan dengan baik, di Labuan Bajo kita harus bisa lakukan hal yang sama,” ujar mantan Kabareskrim Polri itu.
Sementara untuk agenda nasional, jajaran Bareskrim Polri harus bisa mempertahankan ketersediaan serta mengendalikan harga pangan melalui Satgas Pangan. Mengingat, menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran, terkadang masyarakat diresahkan dengan melonjaknya harga bahan pokok. Kemudian juga soal kesiapan mengamankan seluruh rangkaian proses tahapan Pemilu serentak tahun 2024.
Untuk itu Sigit menekankan, Bareskrim dan seluruh jajaran di Polri harus sekuat tenaga berjuang meraih kembali tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara yang sempat mencapai hasil tertinggi sepanjang sejarah. Karena, dengan diraihnya kembali tren positif tersebut maka akan sangat berdampak terhadap kesuksesan jajaran Polri dalam rangka menjalankan tugas pokoknya, supaya kepercayaan publik kembali pulih.
Untuk merealisasikan itu semua, Sigit dalam arahannya menegaskan, Personel Bareskrim Polri harus melakukan perbaikan terhadap kultur pelayanan, mulai dari penerimaan laporan masyarakat, proses penyidikan hingga penyelesaian perkara.
Ditambahkannya, pada saat menerima laporan, jajaran reserse diharapkan mampu mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga menimbulkan adanya harapan bagi pencari keadilan. Lalu, berikan edukasi yang baik kepada seluruh masyarakat dalam hal kelengkapan berkas pelaporan dan lainnya.
Pada saat proses penyidikan, Sigit menyatakan, jajarannya harus memiliki independensi atau sikap netral serta mampu menggali peristiwa sesuai fakta dan melakukan penyidikan dengan metode Scientific Crime Investigation (SCI).
Terkait penyelesaian perkara, Sigit menimpali tentunya tidak semua kasus yang ditangani ini bisa selesai dengan segera, namun pada saat tidak selesai karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena proses atau mungkin itu bukan kasus pidana atau karena alat bukti kurang, ini bisa dikomunikasikan, sehingga pada saat berproses pelapor tidak mengalami kesulitan karena ada sumbatan komunikasi.
Lebih jauh Sigit mengatakan, jajaran Kepolisian harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan menghindari perbuatan yang berpotensi merusak citra Korps Bhayangkara, hal yang menciderai rasa keadilan publik serta memiliki Sense of Crisis.
Jadi hal ini kata Sigit, ke depan Bareskrim dan jajaran harus melaksanakan. Kemudian terhadap hal yang menjadi perhatian publik, yang ciderai rasa keadilan publik, lakukan penegakan hukum secara tegas. Sehingga masyarakat melihat bahwa, Polri khususnya jajaran Bareskkrim profesional, sikap humanis, tapi pada saat bertugas juga mampu mrnyelesaikan masalah. Hal negatif, perilaku menyimpang harus dihindari semaksimal mungkin.
Lebih jauh pengarahannya adalah kesiapan dari seluruh jajaran Bareskrim Polri dalam menghadapi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun yang tahapannya sudah dimulai pada tahun ini. Bareskrim Polri, harus berperan aktif di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sejak dini.
Menurut Sigit, bila diperlukan bentuk suatu sistem aplikasi pengaduan bersama terkait dengan Pemilu 2024. Tujuannya, agar dapat diketahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, khususnya di wilayah yang rawan versi Bawaslu maupun Polri.
Demi semakin menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Sigit menginstruksikan Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di dunia maya. Pasalnya, dinamika isu di Media Sosial (Medsos) terkadang dapat berdampak di dunia nyata. “Sebab itu, diharapkan melakukan pemetaaan dengan baik, sehingga dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan,” harap Sigit.
Tentunya dengan melakukan Cooling System, Take Down bila diperlukan, kerja sama dengan Kominfo. Kemudian lakukan penegakan hukum pada waktunya, kalau memang itu dianggap berbahaya, rawan, sifatnya Suku Antargolongan Ras dan Agama (SARA) dan memecah belah persatuan-kesatuan. Polri harus mengambil langkah tegas yang betul-betul bisa mapping dengan baik.
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Divisi TIK serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait sistem informasi Pemilu.
Untuk penanganan kejahatan investasi dan keuangan, Bareskrim Polri tidak perlu ragu untuk mengusut tuntas dan menindak tegas terkait kejahatan pidana tersebut.
Jadi, lebih baik diproses tegas disita sebanyak-banyaknya Barang Bukti (BB) lalu diserahkan ke pengadilan diputus supaya bisa dikembalikan ke korban itu jauh lebih baik. Karena jumlah korban besar, kerugian besar. Jadi ini adalah saatnya rekan-rekan untuk munculkan ini untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Dalam Rakernis tersebut, Sigit juga menyampaikan beberapa penekanan kepada jajaran Bareskrim Polri dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik. Diantaranya soal kejahatan bidang pertambangan, kebakaran hutan dan lahan, kejahatan konvensional, kejahatan terhadap perempuan dan anak.
Satgas Anti-Mafia Bola, soal minyak dan gas bumi, kejahatan korupsi, penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kejahatan narkoba, kejahatan Siber, peningkatan kualitas Pusat Laboratirium Forensik (Puslabfor), Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas), dan Pusat Indonesia Automatic Fingerprint Identificatian System (Pusinafis). (Sumber: Divisi Humas Mabes Polri).
Pewarta/Editor: Loh
