Tenggarong, Jurnalsepernas.id – AIR adalah kebutuhan vital bagi umat manusia, selain untuk kebutuhan sehari-hari sebagai sarana air bersih, juga untuk pengairan dan industri. Nah, bagaimana bila sungai yang menjadi tumpuan pasokan air bersih tercemar, karena kepentingan perusahaan, Tentu merugikan masyarakat.
Kondisi semacam itu, dialami pula masyarakat Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Pertanyaannya, siapa pihak yang membuat sungai buatan dan siapa yang bertanggung jawab atas kisruh masyarakat atas dampak negatif sungai buatan tersebut?
Betapa tidak, ada tiga anak sungai yang mengalir ke sungai utama yakni; Sungai Seguntung Kanan, Seguntung Kiri, dan Seguntung Tengah yang dahulunya airnya mengalir jernih ke perkampungan, menjadi sumber air bersih bagi masyarakat untuk keperluan sehari-hari, juga digunakan para nelayan, dan perladangan.
Sesuai hasil pantauan awak Jurnalsepernas.id, Rabu (31/05), ke tiga anak sungai tersebut, sudah ditutup dan diganti menjadi sungai buatan diduga untuk kepentingan perusahaan tertentu, sehingga merugikan masyarakat Desa Puan Cepak, karena tidak bisa lagi menjadi pasokan air bersih.
Menurut sumber, salah seorang warga setempat yang merahasiakan jati dirinya, pihaknya merasa sangat dirugikan, karena dulunya bisa menggunakan air dengan baik buat kebutuhan sehari-harinya. “Dulu saya merasa puas menggunakan air untuk perladangan, maupun kebutuhan air bersih untuk dipakai mandi, mencucui, masak, dan buat air minum,” ujarnya.
Lanjut sumber menambahkan, kini setelah dipindahkannya ke tiga anak sungai tersebut menjadi sungai buatan, maka masyarakat yang dulunya menggunakan air dari anak sungai di kala itu, kini sudah hampa, apalagi diantara
salah satu dari ke tiga sungai buatan itu, sudah tercemar dengan limbah menyebabkan air di sungai besar ikut tercemar, sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat sempat.
Terkait hal itu, awak media berusaha mencoba mengkofirmasi pihak-pihak yang terkait, namun kesulitan mendapatkan keterangan, karena para pihak terindikasi menghindar dan bungkam ketika mengetahui ada pelacak berita alias wartawan hendak menemui mereka, sehingga berita ini tayang belum ada hasil konfirmasi dari pihak terkait. Diharap Bupati Kukar, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kukar, dan pihak perusahaan terkait membuka mata terhadap kepentingan masyarakatnya.
Pewarta: Rusli
Editor : Loh
