Takalar, Jurnalsepernas.id โ DIREKTUR Gerakan Rakyat Menagih Janji (Gergaji), H.Imran Radjab Mursali mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa penggunaan anggaran pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) di Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRKP) tahun anggaran 2021.
Pengadaan jasa konsultasi badan usaha Pembuatan Perda penyusunan dokumen rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW, yang dimenangkan oleh PT.Narayana Adicipta Jalan Palm Raja C4 No. 03 Makassar sebesar nilai Pagu Rp. 1.400.000.097,00 Nilai HPS Paket Rp. 1.399.997.500,00
Jenis Kontrak Lumsum tahun anggaran 2021, belum ditetapkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar, hal ini diungkapkan H.Imran, pada Jumat (02/09).
Menurutnya, sementara anggarannya sebesar Rp 1,4 milyar tahun 2021 sudah dicairkan 100 persen. โKami menduga penggunaan anggaran itu telah dikorupsi oleh pihak terkait. Kalau memang masih banyak dokumen yang belum lengkap untuk pembuatan RT/RW, kenapa anggarannya dicairkan 100 persen, harusnya dana itu disilpakan untuk tahun 2022,โ tanya H.Imran Radjab Mursali, kantin Pemkap (2/09).
Ketua Panitia khusus (Pansus) DPRD Takalar, H. Indar Jaya mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali membahas di Pansus DPRD Takalar, namun sampai sekarang konsultan pembuatan Perda RT/RW belum ada hasil konsultasinya ke Provinsi dan Pusat.
โSehingga kami terkendala kembali membahas penetapan Perda tersebut. Sebelum, Konsultan melaporkan ke kami hasil Konsultasinya ke Provinsi dan Pusat karena RT/RW harus bersinergi dengan RT/RW Provinsi dan Pusat,โ ujar Indar Jaya.
Sementara Kadis PUPR, PPK dan Pelaksana belum berhasil dikonfirmasi ketika dicoba dihubungi via Telepon Seluler (Ponsel)nya hingga berita tayang.
Pewarta. : Aziz Kawang
Editor : Loh
