Sorot

Bupati Gowa Labrak Peraturan BKN Pemberhentian Sejumlah Pejabat

Sunggimunasa, Jurnalsepernas.id –
ALASAN dikemukakan Sekretaris Kabupaten Gowa nonaktif, Andy Azis Peter saat menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Gowa pada, Senin (24/8/26) lalu.

Dalam pertemuan itu, terungkap juga cara-cara yang tidak elegan oleh kelompok Bupati Gowa Husniah Talenrang yang diam-diam ‘mencuri’ nomor registrasi surat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM) untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembebastugasan 15 pejabat tinggi pratama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) (enam di antaranya telah menerima surat, red.).

Andy Azis menyebut, kebijakan memberhentikan sementara para pejabat vital di lingkup sekretariat dan kedinasan Pemkab Gowa ini mengancam jalannya pemerintahan.

“Kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gowa bahwa pada 21 Agustus 2026 lalu, kami secara bersama yakni saya Sekretaris Kabupaten, Sekwan, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM serta Kasat Pol PP dan Kadis Perhubungan juga 10 pejabat tinggi pratama lainnya dibebastugaskan sementara dari tugas jabatan kami semua.

Dari 16 pejabat ini, baru enam yang menerima SK pemberhentian sementara. Namun sebelum keputusan tersebut diterbitkan, kami belum menerima surat panggilan pemeriksaan, belum diperiksa oleh tim pemeriksa, belum menerima atau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, serta belum mengetahui pembentukan dan personel tim pemeriksa,” ujar Sekkab Gowa Andy Azis nonaktif saat menyampaikan aspirasi bersama para pejabat lainnya di gedung DPRD Gowa pada, Senin pagi (24/8/26).

Dalam penyampaian aspirasi yang disesaki ratusan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) berbagai Orgamisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Gowa, Sekkab Gowa juga menyebutkan konsideran Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2022.

Padahal kami semua tidak pernah diperiksa karena kelalaian atau telah melakukan pelanggaran. Persoalan ini bukan sekadar persoalan enam pejabat, tapi menyangkut kepastian hukum bagi seluruh aparatur sipil negara. Jangan meninggalkan budaya yang tidak baik di Kabupaten Gowa. Jika ini dibiarkan di Kabupaten Gowa, khususnya di aparatur sipil negara, saya yakin ini akan meluas terus-menerus sampai ke anak cucu dan generasi kita,” kecam Andy Azis.

Pihaknya datang untuk meminta kepada DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, meminta penjelasan resmi atas dasar faktual dan prosedur pembebasan tugasan mereka, mengawal pemeriksaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) oleh BKN, memastikan tidak ada tindakan strategis yang melampaui kewenangan dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Curi Nomor Surat

Hal yang diungkap Kepala Badan PKSDM Gowa, Indra Said membuat seisi ruangan gedung pertemuan DPRD kaget. Indra mengungkapkan kronologi Bupati Gowa sampai memiliki nomor surat SK pemberhentian 16 pejabat.

Diakui Indra, cara Bupati Gowa mendapatkan nomor surat registrasi sangat diluar nalar. Sebanyak 16 nomor surat diperoleh secara tidak benar alias ilegal. Bahkan Indra terang-terangan menyebut Bupati mencuri nomor surat tersebut melalui peranan sopirnya dan staf di bagian registrasi BPKSDM.

“Ada rekaman CCTV-nya. Silakan dicek. Produk ini (SK pemberhentian enam pejabat) tidak dikeluarkan oleh BKPSDM, dan ini dikeluarkan langsung oleh Ibu Bupati. Dan saya pastikan bahwa produk ini tidak prosedur, tidak sesuai dengan prosedur. Surat keputusan itu keluar tanpa melalui prosedur di BKPSDM. Dan cara-caranya yang digunakan sangat tidak elegan,” ungkap Indra.

Yang pertama, kata dia, penomoran surat. ”Penomoran surat ini diambil secara diam-diam. Ada yang ditugaskan oleh bupati untuk mengambil registrasi di kantor kami. Jadi orangnya Bupati bekerja sama dengan oknum internal BKPSDM. Mereka bekerja sama dengan Bupati. Iya, melalui sopir Ibu Bupati, langsung ketemu dengan staf di kantor saya untuk mengambil dan mencuri nomor surat tanpa sepengetahuan saya. Itu semua terbukti dengan CCTV. Di situ terlihat, bagaimana prosesnya sopir Ibu Bupati masuk ke kantor, kemudian dia bersepakat dengan oknum yang ada di BKPSDM,” imbuh Indra Said.

Atas kejadian itu, kata Kepala BKPSDM Gowa nonaktif, pihaknya menindaklanjuti dan melaporkan oknum tersebut dan memerintahkan untuk diperiksa. Setelah berjalan proses pemeriksaan atas oknum tersebut, berselang dua hari, Bupati berkunjung lagi ke BKPSDM untuk mencari buku surat keluar dengan berdalih melakukan sidak khusus ke beberapa OPD, padahal sebenarnya tujuannya hanya ke BKPSDM untuk buku register surat keluar itu.

Bupati datang kembali karena ternyata nomor surat yang diambil sebelumnya salah kode.

Bupati yang datang langsung ke BKPSDM untuk mencari nomor surat mutasi. Ada 15 nomor diambil, dan ternyata kurang satu. Setelah mengambil kode nomor, siangnya terbitlah SK pemberhentian enam pejabat dari 16 yang disebut akan diberhentikan sementara.

Pewarta: Abd Haris
Editor : Loh

Laode Hazirun

Ketua Umum Jurnal Sepernas."Sepernas satu2nya organisasi pers dari Indonesia timur yg merancang UU Pers tahun 1998 bersama 28 organisasi pers" HP: 0813-4277-2255