Audit Kadis Kominfo-SP Takalar

H.Suhardiyanto, S.STP., M.Si (Kadis Kominfo-SP Takakar)
Takalar, Jurnalsepernas.id – TUGAS utama Dinas Komunikasi dan Informatika-Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) adalah membantu kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan persandian.
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik adalah mengelola informasi dan komunikasi publik serta pelayanan keterbukaan informasi. Menjalin kerja sama dan hubungan dengan media massa.
Jadi sudah barang tentu Dinas Kominfo-SP termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pos anggaran terbilang besar untuk biaya kemitraan media yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
Tentu, demikian halnya bagi Dinas Kominfo-SP Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang saat ini dinakhodai H.Suhardiyanto, S.STP., M.Si pasti miliaran anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar setiap tahunnya, namun Kadis Kominfo-SP tidak pernah mesnyampaikan secara transparan alokasi anggaran yang mereka terima dan kelola.
Hal itu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Takalar dan kalangan pers. Berapa nominal jumlah anggaran yang di alokasikan Pemkab tiap tahun? Berapa jumlah media yang bermitra dengan Pemkab, dan berapa pembayaran tiap satu judul berita? Apakah ada media tertentu yang diistimewakan pembayarannya? Kalau hal ini terjadi berarti ada diskriminasi yang tidak pantas ditolerir.
Jargon daerah yang dijuluki Butta Panrannuangku yang mengkultuskan visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing melalui Ekonomi Digital”, yang di bawah kepemimpinan Bupati, Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati (Wabub) Takalar Hengky Yasin terus mengedepankan pelayanan publik berbasis digital.
Terkait transpansi akuntabilitas, maka Kadis Kominfo-SP Takalar, Suhardiyanto dan bendahara harus diaudit secara menyeluruh, baik oleh inspektorat maupun aparat Kepolisian Resor (Polres) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar terkait penggunaan dana media, sebab anggaran yang dikelola rawan dikebiri dan dimanipulasi pejabat lingkup Diskominfo.
Hingga berita ini turun belum ada klarifikasi dari pihak Diskominfo-SP Takalar, akses digital dari Kadis Kominfo belum tersedia.
Pewarta/Editor: Loh












