Meulaboh, Jurnalsepernas.id – SEJUMLAH kalangan mulai mempertanyakan efektivitas program-program yang dijalankan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh, khususnya kegiatan yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten seperti Aceh Barat, sebagaimana disampaikan salah seorang Tokoh Masyarakat (Tomas) yang dirahasiakan jati dirinya kepada Jurnalsepernad.id, pada Kamis (19/06).
Program-program tersebut dinilai tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta hanya menghabiskan anggaran daerah tanpa memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah maupun masyarakat setempat.
Salah satu kegiatan terbaru yang dilaksanakan perwakilan BKKBN Aceh di Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, menuai kritik, karena dianggap tidak membawa manfaat nyata.
Kegiatan penyuluhan yang digelar, Selasa (17/06) baru-baru ini bahkan dikritik warga, karena penyelenggaraannya yang terkesan asal jadi, sembrawut dan tidak profesional.
Wartawan yang hadir untuk meliput kegiatan tersebut pun tidak mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan beberapa anggota perwakilan BKKBN Aceh itu dengan sengaja memperlihatkan sikap tidak ramah dan ekspresi yang tidak menyenangkan dengan kehadiran awak media. Ada apa?
βKami menilai banyak kegiatan BKKBN ini hanya bersifat seremonial. Isinya minim substansi, cenderung diulang-ulang setiap tahun, dan tidak jelas indikator keberhasilannya. Ini hanya pemborosan anggaran,β ujar salah seorang tokoh masyarakat yang juga mantan Combatan GAM di Leuhan yang enggan disebutkan namanya.
Kritik juga datang dari salah satu Ormas, Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) Aceh Barat, yang disampaikan langsung ketua organisasi tersebut, Indra Jeumpa.
Menurutnya, BKKBN seharusnya menyusun program berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
βApakah angka kehamilan bisa ditekan? Apakah kasus stunting menurun karena kegiatan ini? Harusnya ada indikator yang diukur. Jangan hanya asal buat kegiatan, cetak spanduk, dan konsumsi, tapi hasil nol,β ujar Indra, alumni Universitas Teuku Umar itu.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh terkait kritik dan sorotan tajam terhadap program mereka.
Namun, Indra berharap pemerintah Aceh dan pemerintah daerah dapat lebih selektif dalam menyetujui dan mendanai kegiatan yang tidak membawa manfaat langsung kepada masyarakat.
Indra juga mendesak agar DPRK dan lembaga pengawasan lainnya ikut menyoroti penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seperti ini.
βJangan sampai program yang semestinya untuk pembangunan sumber daya manusia malah berubah menjadi ajang menghabiskan anggaran tanpa hasil yang terukur,β pungkasnya.
Pewarta: Dedy Surya
Editor : Loh
