Sungguminasa, Jurnalsepernas.id – PEMERINTAH telah berkomitmen kuat, bahwa petani sebagai tulang punggung negara dalam hal pemenuhan lumbung pangan nasional.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah tidak henti-hentinya mengalokasikan bantuan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian, seperti pengadaan proyek irigasi ke berbagai daerah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik itu provinsi maupun kabupaten alih-alih untuk peningkatan produktivitas para petani itu sendiri dan salah satu sumber dana yang kerap sampai ke desa adalah anggaran aspirasi dari kalangan anggota dewan Daerah Pemilihan (Dapil) wakil rakyat daerah tersebut yang pengelolaannya dipercayakan kepada petani itu sendiri melalui wadah kelompok tani itu sendiri yang disebut, Perhimpunan Pengguna Pemakai Air (P3A) yang terstruktur kelembagaannya.
Dibentuknya wadah P3A dengan struktur kelembagaan yang terukur dan terpercaya, nakhodanya (Ketua Kelompok red.), diharapkan mampu melaksanakan amanah kelompoknya untuk mengelola kegiatan pembangunan diserahi kepadanya untuk direalisasikan sesuai patron Petunjuk Tehnis (Juknis), supaya kwalitas fisik proyek dapat dimanfaatkan sesuai harapan semua pihak, karena pemakaiannya tepat sasaran dan berjangka panjang.
Dengan melalui persyaratan dan mekanisme sehingga pihak P3A Bontoa tak luput dari percikan anggaran aspirasi untuk mengelola kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek irigasi.
Namun, sangat disayangkan tidak semua pengelola P3A berniat tulus ikhlas mengaktualisasikan kemampuannya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara tercinta, justeru ada oknum ketua P3A ingin meraih keuntungan pribadi dengan penyusun skenario kepengurusan ala nepotisme atau managemen keluarga, isteri, menantu, dan anak dilibatkan dalam mekanisme kepengurusan, bahkan lebih miris menunjuk ketua boneka, karena pengendali ada jabatannya sebagai perangkat desa. Hal ini dia siasati, supaya dirinya tidak nampak memegang dua jabatan. Dengan demikian, dia lebih leluasa bermanuver menjalankan itikad buruknya mencari keuntungan dengan cara mengurangi volume pekerjaan.
Realitas tak etis itu, diduga terjadi pula pada penggiat P3A Bontoa yang tengah mengerjakan irigasi di Dusun Tuini, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga memasang Dg Tarra sebagai ketua boneka.
Hal ini terkuak atas pengakuan sendiri Dg Tarra ketika tim gabungan media berhasil melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan di kediamannya, Sabtu (29/5) lalu.
Menurut Dg Tarra, dirinya bukan Ketua P3A Bontoa, dia hanya ditunjuk Mustakim Dg Ngitung sebagai pengelo, yang sesungguhnya sebagai Ketua adalah Mustakim Dg Ngitung yang juga Kepala Dusun (Kadus). Jadi, Dg Tarra diduga hanya boneka Mustakim Dg Ngitung yang mengendalikan semua kegiatan. Dg Tarra sempat menyebut, Sekretaris Salam Latif, dan Bendahara Nasrawati, anak Mustakim sendiri.
Untuk membuktikan dugaan terjadinya penyimpangan volume, Tim gabungan berhasil mengkofirmasi kepala tukang proyek, Dg. Ropu mengatakan, dari titik nol sampai ke titik not itu hanya 60 Cm, sementara sesuai dengan juknis bangunan harusnya 70 Cm, artinya sudah ada manipulasi volume 10 Cm. “Soal kedalaman saya tidak tahu menahu pak, karena saya hanya menjalankan perintah,” ujar Dg Ropu polos.
Lalu Dg Ropu dicecar pertanyaan. Apa dasarnya sehingga anda menyimpulkan 60 Cm? “Hanya mengacu pada papan mal tiga baris alasannya satu papan mal itu sekitar 19 Cm pak,” jawab Dg Ropu. Tapi anehnya, Dg. Ropu sebagai kepala tukang tidak memiliki meter sebagai acuan menentukan ukuran bangunan tersebut.
Bukan itu saja, pelaksanaan kegiatan pembangunan proyek irigasi yang ada di Dusun Tuini juga tidak adanya papan transparansi yang di pajang di lokasi tersebut, sehingga kuat dugaan sengaja ditutup-tutupi, agar tidak diketahui publik.
Atas dugaan adanya manipulasi volume dan tidak transparannya kegiatan proyek, tim media gabungan sangat mengharapkan kepada pihak penengak hukum yang terkait, agar segera mungkin untuk menelusuri dan mengusut tuntas oknum sutradara yang diduga mengkebiri anggaran aspirasi tersebut, demi untuk menyelamatkan keuangan Negara yang dimainkan oleh oknum tangan-tangan jahat.Sebagai media kontrol sosial,akan berlanjut edisi berikutnya.
Pewarta: A Dg Kulle /Mrs
Editor : Loh
