Politik - Pemerintahan

Kinerja BPN Watansoppeng Patut Dipertanyakan

Watansoppeng,Jurnalsepernas.id – KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Badan Anti Korupsi Nasional (LSM-DPD-BAKORNAS) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyambangi Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Watansoppeng Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (20/04).

Tujuan pengurus Bakornas
menyambangi Kantor BPN untuk mempertanyakan tentang terbitnya sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama M.Jafar sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan Surat Warisan dari I Makka Nomor: 19/KLB/III/2017 dari ke empat saudaranya masing- masing: 1.Adam Bilang, 2.M.Jafar, 3. Haruna, dan 4. M.Azis B.MP, IR.

Keempat bersaudara tersebut, salah satu diantaranya telah menerima lahan itu dari ketiga saudaranya, kepada M.Jafar sesuai dengan surat pengantar kewarisan melalui Kelurahan Lemba seluas 3.207 meter  per segi yang ditandatangani dan sahkan oleh Lurah Lemba, Kecamatan Lalabata,  Kabupaten Soppeng, pada tanggal 28 Maret 2017 silam.

Sebelumnya, Muh.Jafar tidak pernah menduga bahwa sertifikat tanah yang terbit atas namanya yang mereka miliki ternyata tidak terdaftar  di Negara pada Aplikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kejadian tersebut terungkap ketika Muh.Jafar mau mengurus peralihan tanah perkebunan ke perumahan untuk membangun, setelah dicek nomor registrasi tidak sinkron dengan namanya.

Terkait hal itu, Muh.Jafar berusaha untuk memperbaiki, namun setelah terbit sertifikat malah tambah rumit, karena sertifikat ke luar dengan beberapa nama ahli waris yang sebelumnya sudah memberikan lahan perkebunan tersebut kepada Muh.Jafar.

Menurut Muh.Jafar ketika di temui oleh wartawan Jurnal seperpernas.id, dirinya sangat dirugikan dalam hal ini. “Saya sudah korban biaya, waktu mengurus pada waktu itu,” ungkapnya.

Ditambahkannya, hal ini diduga ada kelalaian yang dilakukan oleh oknum pegawai BPN pada waktu itu, maka patut dipertanyakan kinerja BPN Watansoppeng diduga tidak beres alias amburadul.

Ketua DPD Bakornas Sulsel menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Soppeng, agar mengecek sertifikatnya, yang terbit pada tahun 2017, karena ada dugaan mungkin ada yang sama halnya terbit sertifikat tidak punya nomer.

Berita ini terbit belum ada konfirmasi dari instansi terkait, karena sudah tiga kali ingin ditemui selalu bertepatan dengan meeting secara daring berbasis Online.

Pewarta  : Tim
Editor      : Loh

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga
Close