Oleh: Muh.Yunus
Penulis: Wartawan jurnalsepernas.id
PROVINSI Sulawesi Barat (Sulbar) yang luasnya 16.937,16 kilometer persegi dan dihuni 1.536.115 jiwa terdiri dari enam Kabupaten, 64 Kecamatan, 74 Kelurahan, dan 675 Desa memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah dan menjanjikan dibanding dengan beberapa Provinsi lainnya.
Semua sektor memberi harapan komoditas perekonomian seperti; di sektor kelautan berbagai macam perikanan ada, darat perkebunan, pertanian, dan pertambangan yang dapat dijadikan penopang kehidupan masyarakat Sulbar untuk menikmati kehidupan yang layak ditambah lagi dengan perhatian pemerintah pusat yang menggelontorkan berbagai macam bantuan terutama dana miliaran rupiah pertahunnya ke Desa.
Maka sepantasnya masyarakat Sulbar dan Indonesia pada umumnya mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang susah, namun sayang masih banyak masyarakat Sulbar tingkat kesenjangan hidupnya di bawah nol koma kesejahteraan, karena yang menikmati kekayaan bumi Sulbar hanya segelintir orang.
Hal ini adalah suatu penomena yang menjadi buah pikiran bagi insan yang peduli Bangsa dan Negara ini, khususnya insan Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengawal kebijakan pemerintah yang di peruntukkan bagi masyarakat yang terlalu banyak nuansa penyimpangannya seperti;
Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini terjadi di karenakan setiap aspek kehidupan maupun status, syarat dengan muatan politik yang pada akhir bermuara pada sistem nepotisme atau kelompok dengan mengenyampingkan ketentuan yang sebenarnya ini terlihat pada pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak yang layak, namun tidak menerima, karena mereka bukan anggota dan masih banyak hal yang lainnya karena itu saya ungkapkan dengan alasan: KALAU BUKAN SEKARANG,KAPAN LAGI
KALAU BUKAN KITA, SIAPA LAGI.
