Jeneponto ,jurnalsepernas.id– PERINGATAN hari jadi Jeneponto, pada Sabtu (01/05) diwarnai aksi Unjuk Rasa (Unras) yang dilakukan para pemuda dan aktivis mahasiswa yang memprotes adanya pejabat tidak etis di lingkungan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Para pengunjuk rasa menyayangkan ada tiga oknum Kepala Kecamatan memapasang badan menghadang massa mahasiswa, aktivis dan pemuda yang menggelar aksi Unras. Mereka mendesak Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar mengusulkan pencopotan Kepala Dinas, Kabid pelayanan, dan salah satu honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Para pemuda yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Kabupaten Jeneponto, menggelar aksi itu di depan Kantor Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu, (01/05).
Dari pantauan awak media, sebelum para pengunjuk rasa sampai di pintu pagar kantor Bupati, tiba-tiba terlihat Kepala Wilayah Kecamatan Tamalatea turun dari mobil dinasnya sambil berteriak dengan suara lantang memanggil Camat dan Anggota Satpol-PP.
Camat Tamalatea Haeruddin Limpo bersama Camat Binamu dan Camat Rumbia menghadang para pengunjuk rasa sambil bertariak. “Jangan kacaukan peringatan hari jadi daerah kami,” kata Haeruddin Limpo sambil menepuk dadanya. Dalam kondisi demikian, adu mulut pun terjadi antara Haeruddin Limpo dengan jendral lapangan, Dedi Arsandi, bahkan nyaris adu fisik.
Sementara itu, salah seorang aktivis yang tergabung dalam koalisi pemuda itu, Alim Bahri menegaskan dalam orasinya, agar seorang pejabat daerah Jeneponto untuk tidak menjadi pahlawan disaat para pemuda memperjuangkan kemerdekaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jenepoonto.
“Kami ini bukan berunjuk rasa terkait dana Kelurahan yang diduga di potong, kami berunjuk rasa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan yang baik, khususnya pelayanan di Disdukcapil Jeneponto, yang kami duga saraf dengan dan dugaan pungli, jadi jangan karena menginginkan jabatan sehingga sok menjadi pahlawan, anda pasang badan karena digaji negara, kami berjuang untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang tanpa digaji oleh negara,” tegas Alim Bahri.
Dalam aksi unjuk rasa itu, pengunjuk rasa mendesak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar untuk melakukan penyuratan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot Kepala Dinas Catatan Sipil (Kadis Dukcapil), Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan, Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan, dan salah satu honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, karena dianggap melanggar etika tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pengunjuk rasa juga meminta kepada Bupati Jeneponto untuk melakukan evaluasi kepada Disdukcapil Jeneponto, karena dianggap sistem pelayanan prima tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
“Kami mengutuk keras tudingan pencemaran nama baik instansi dan mengamuk di area camp di Jeneponto yang dituduhkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Disdukcapil Jeneponto,” tegas Jendral lapangan aksi Dedi Arsandi.
Para pengunjuk rasa melanjutkan unjuk rasa di depan kantor Polres Jeneponto, setelah diterima oleh Kepala Bagian Protokoker Pimpinan Kesekretariatan Daerah (Protpim Setda) Kabupaten Jeneponto, Mustaufiq yang berjanji akan memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa untuk bertemu pimpinan daerah.
Pewarta: M Tajuddin
Editor : Loh
