Watansoppeng, Jurnalsepernas.id – SOSIALISASI untuk Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit, permodalan, subsidi usahatani maupun dari swadana petani. Salah satunya adalah Kartu Tani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Acara sosialisasi berlangsung di rumah Ketua Kelompok Tani (Kapoktan) Makkuragae, Kelurahan Appanang, Kecamatan Appanang, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Minggu (19/03).
Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Kapoktan, Sekertaris dan Bendahara serta sejumlah anggota kelompok Tani Makkuragae untuk mengikuti sosialisasi atau penyelusuran kartu tani BPJS ketenagakerjaan.
Turut Hadir dari Penyuluh Pertanian, Suriani, Sp sekaligus sebagai pemateri. Pada kesempatan itu, dia memberikan peluang pada petani untuk bertanya. Hanya disayangkan ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan petani, tidak dapat dijawab menyebabkan pemilik pertanyaan kecewa.
Menurut sumber, salah satu peserta yang tidak ingin dipublikasikan namanya, merasa kecewa terhadap pemateri, karena ada beberapa pertanyaannya yang tidak dijawab oleh penyuluh. “Saya mengajukan beberapa pertanyaan, namun tidak dijawab oleh pemateri,” ujar sumber kepada Tim Investigasi Jurnalsepernas.id .
Lanjut sumber, dirinya cuma menanyakan, bagaimana kalau petani punya lahan lebih dari dua hektar, apakah bisa didaftar melalui Istri? Karena yg kemarin bisa didaftar istri. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana yang terkait dengan kartu tani, ada yang terbit kartu taninya ada yang aktif ada yang tidakt aktif. Apakah yang tidak terbit bisa pakai Kartu Tanda Penduduk (KTP)?
Narasi pertanyaan tersebut, tak satu pun terjawab, hal ini menandakan bahwa, pemateri belum menguasai bidang tugasnya yang sudah barang tentu mengecewakan, sehingga karena kesal para penanya kemudian meninggalkan tempat, padahal acara belum selesai.
Pewarta: Sakka
Editor : Loh
