Jeneponto.Jurnalsepernas.id – PEMBANGUNAN yang alokasi dananya bersumber dari uang rakyat harus bermanfaat bagi rakyat itu sendiri terutama menyangkut pembangunan jalan yang merupakan urat nadi bagi perekonomian masyarakat. Supaya masyarakat dapat menikmati jalan yang dibutuhkan, harus berkualitas dari segi pekerjaannya, seperti jalan tani betul-betul sangat dibutuhkan para petani.
Harapan masyarakat tentang jalan yang mereka harapkan, tidak selamanya terealisasi, sebab pemangku pelaksana pembangunan jalan tani yang ditangani Kepala Desa (Kades) tidak sesuai yang diharapkan, sebagaimana pekerjaan jalan nani, Dusun Cini Ayo, Desa Pattiro, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pekerjaan jalan tani desa tersebut terlihat amburadul alias asal jadi. Padahal pembangunannya menelan anggaran ratusan jutah rupiah yang bersumber dari Dana Desa (DD) dengan volume pekerjaan panjang 300 meter, lebar kurang lebih lima meter Tahun anggaran (TA) 2023.
Sesuai pantauan awak Jurnalsepernas.id, Rabu (22/11) jalan tani ini miris, belum dapat dinikmati masyarakat asas manfaatnya, karena kwalitasnya rendah asal-asalan.
Terkait hal itu, awak media berhasil mengkofirmasi Kades Pattito, Jamaluddin saat ditemui kediamanya, Rabu (22/11) mengaku pekerjaan jalan tani tersebut, sudah selesai, tapi belum bisa dilewati, karena masih ada pasir.
Ketika awak media mencerca beberapa beberapa pertanyaan terkait pondasinya terangkat dan fisik jalan sudah ambruk. Apaka galian pondasinya tidak digali? Apakah campuran semen tidak sesuai? Mendengar pertanyaan tersebut, Kades Jamaluddin diam seribu bahasa, dia hanya memperlihatkan ekspresi menggaruk-garuk tangannya.
Sementara sebuah sumber dari masyarakat setempat yang minta tidak dipublis identitasnya mengatakan, jalan tersebut sudah sebulan selesai, tapi belum bisa dilewati, dan lucunya baru satu kali diguyur hajun, sudah terangkat pondasinya. “Bagaimanami kalau musim penghujan? Mungkin waktu dikerja tidak digali pasangan pondasinya,” protes sumber sembari mencibir.
Sumber menilai pekerjaan jalan tani tersebut, semacam proyek asal jadi yang hanya menguntungkan diri pribadi Kades.
Untuk itu, dari tim media berharap, agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik kepolisian maupun kejaksaan turun ke lokasi mengusut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara, karena jelas ada kerugian negara terkait mark up atau penggelembungan anggaran.
Pewarta: M Tajuddin
Editor : Loh
