Sungguminasa, Jurnalsepernas.id – Setiap lembaga atau organisasi apapun namanya, tentu strukturnya harus melibatkan orang lain di luar keluarga, sehingga tercipta azas demokratisasi yang wajar dan sehat, termasuk pengelolaan sebuah proyek.
Kunci utama menuju kesuksesan tata kelola sebuah lembaga adalah kebersamaan, artinya masyarakat harus terlibat dalam kegiatan pekerjaan, bukan menjadi obyek atau penonton hanya menyaksikan sebuah kegiatan di wilayahnya, seyogyanya mereka harus dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, termasuk proyek pembangunan irigasi, sebab kalau hanya dikelola secara keluarga, itu namanya managemen dinasti.
Dalam negara demokrasi,sebuah tatanan yang bagus itu, melibatkan masyarakat dalam kebijakan atau kegiatan apapun untuk menghindari kekuasaan absolut yang mengarah kesewenang-wenangan seseorang yang dipercaya mengelola sesuatu. Hal itulah yang diduga terjadi pada pengelola irigasi Tuini yang dikendalikan Ketua Perkumpulan Pengguna Pemakai Air (P3A) Bontoala yang digawangi Faharuddin Dg Ago.
Ketika tim media gabungan berkunjung di kediaman pihak P3A Bontoala, Selasa (25/05), dimana pihak P3A Bontoala mendapatkan anggaran pembangunan irigasi yang berada di Dusun Tuini, Desa Gentungan, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan melalui anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Saat tim media gabungan mencoba mengkonfirmasi Ketua P3A Bontola, Faharuddin Dg Ago terkait struktur P3A Bontoala, ia seakan menutupi susunan struktur tersebut, namun belakangan ia mengakui, bahwa ketua P3A Bontoala dia sendiri, kemudian sekretarisnya anaknya, dan bendahara Bungalia, istrinya sendiri, (Hebat sampeyan Dg Ago, Nepotisme, red.)
Apa yang dikatakan Ketua P3A Bontoala diduga sebuah rezim managemen dinasti beraroma nepotisme, managemen seperti inilah yang dilarang pemerintah, sebab akan melahirkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kecemburuan sosial bagi warga lainnya.
Karena semua orang mengetahui, bahwa yang namanya lembaga masyarakat atau lembaga apapun, itu stukturnya seharusnya melibatkan masyarakat luar, agar tidak terjadi hal-hal yang di duga beraroma managemen dinasti atau keluarga di tubuh P3A Bontoala, karena lembaga tersebut, sering kali bersentuhan dengan pengelolaan anggaran negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan Daera APBD) maupun Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Terkait struktur P3A Bontola yang mencerminkan dinasti tersebut, patut diduga dengan struktur yang dibentuk merupakan akal-akalan saja untuk mempermudah meraup anggaran yang dikucurkan oleh pihat pemerintah melalui Hamka B Kady, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar merupakan anggaran aspirasi tahun ini.
Sehubungan dengan adanya dugaan managemen keluarga tersebut, sehingga ketua P3A Bontoala, Faharuddin Dg Ago dapat dengan mudah memainkan ritme, seperti tidak adanya papan transparansi di lokasi pelaksanaan pembangunan irigasi yang ada di Dusun Tuini, bukan itu saja, berdasarkan skala pembangunan irigasi itu seharusnya dari titik O hingga ke atas pondasi mencapai 70 cm dengan acuang dari dasar lantai 20 cm dan 50 cm yang harus kelihatan, tapi saat di telusuri hasil ketinggian pondasi hanya 60 cm dan beberapa pekerja menyaksikan dan mengakuinya hanya 10 cm.
Dengan adanya beberapa dugaan yang ditemukan tim media gabungan dalam pelaksanaan pembangunan irigasi yang ada di Dusun Tuini karena dikelola satu keluarga, maka patut aparat penegak hukum memeriksa Ketua P3A Bontoala, Faharuddin Dg Ago atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari rakyat.
Lanjut edisi berikutnya.
Pewarta: A.Dg Kulle/Mrs
Editor : Loh
