Jakarta, Jurnalsepernas.id – SELAIN Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA),Nurdin Abdullah juga ternyata pernah menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memberikan Surat Apresiasi, karena Nurdin pernah melaporkan soal gratifikasi ke KPK. Surat itu kemudian ditarik oleh KPK kembali ketika Nurdin Abdullah jadi tersangka kasus korupsi.
JPU KPK Asri Irwan mengaku Nurdin pada tahun 2019 pernah melaporkan soal kasus gratifikasi kepada KPK. Saat itu ia melaporkan soal karangan bunga di pernikahan anaknya senilai Rp50 juta.
Nurdin Abdullah juga beberapa kali diundang KPK sebagai pembicara pada Hari Anti Korupsi. Dulu, ia dianggap sebagai kepala daerah paling berintegritas di Indonesia, karena tata pengelola keuangannya selama menjabat dianggap bagus. “Tapi dalam fakta persidangan itu sangat kontradiktif. Kenapa? Ya mestinya dia kelola pemerintahan dengan baik, tapi faktanya (tidak),” kata Asri di pengadilan Negeri Makassar, Jumat (05/11).
Proyek Penunjukan Langsung
Salah satu fakta dari persidangan yang terungkap kata Asri, Nurdin Abdullah minta Sari Pudjiastuti untuk mengurus proyek penunjukan langsung.
Proyek penunjukan langsung ini keuntungannya dikumpulkan. Kemudian dibagikan ke protokol, ajudan, pekerja taman, tukang masak dan yang lainnya di rumah jabatan.
Di satu sisi, Nurdin Abdullah mengaku selalu mewanti-wanti Sari agar tidak main proyek. “Padahal Nurdin ini selalu mewanti-wanti anggotanya supaya jangan tergoda, jangan terima fee. Di satu sisi, malah mengajak anggotanya untuk menerima,” ujar Asri.
Padahal, kata Asri, biaya operasional Nurdin Abdullah sebagai Gubernur sangat besar. Belum lagi pendapatan lainnya.
Uang itu bisa dibagikan Nurdin ke pengawal, ataupun orang yang bekerja dengan dia. Atau meminta Biro Umum untuk menganggarkan. Karena nama mereka terdaftar sebagai tenaga honorer.
“Atau pakai uang kamu. Coba lihat gajinya, insentifnya. Kenapa harus menunggu pengusaha,” tukasnya.
KPK Kecewa
“Surat Apresiasi” itu kemudian dicabut KPK. Kata Asri, komisi antirasuah kecewa, karangan bunga saja dilaporkan, sementara pemberian uang bahkan dalam bentuk dollar dari pengusaha tidak dilaporkan.
“Bapak kan kepala daerah berprestasi, pernah diundang bicara oleh KPK. Satu-satunya Gubernur di Indonesia. Bapak juga sahabat sama KPK, ada bu Linda, ada pak Coki. Tapi kenapa terima sesuatu dari pengusaha tidak dilaporkan?,” tanya Asri ke Nurdin.
Sementara, Nurdin Abdullah mengaku uang yang diterima dari pengusaha dianggapnya sebagai bantuan, bukan untuk pribadi. Sehingga ia tak perlu melaporkan hal tersebut.
“Sebenarnya pemahaman saya karena itu merupakan bantuan. Saya pikirnya sumbangan. Kalau untuk pribadi saya, tentu saya laporkan,” jawab Nurdin Abdullah.
Saat menjawab pertanyaan hakim, Nurdin mengaku pernah menduduki jabatan Presiden Direktur di perusahaan. Setiap bulan ia mendapatkan 50 ribu dolar. Jika dikonversi antara Rp600 hingga Rp700 juta.
“Tapi sekarang tidak lagi karena sudah tidak di Direksi,” kata Nurdin Abdullah, Jumat 5 November 2021.
Pendapatan Nurdin Abdullah yang cukup besar berasal dari dana operasional sebagai guebrnur Rp340 juta per bulan. Ada juga gaji sebagai dosen Rp8 juta per bulan.
Nurdin juga diketahui rata-rata mendapat Rp150 juta per bulan. Uang itu adalah honornya sebagai pembicara pada sejumlah kegiatan.
Sementara untuk biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ada Rp.90 juta per bulan. (Sumber: Ikatan Jurnalis KPK).
Pewarta/Editor: Loh
