Jakarta, Jurnalsepernas.id – KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullahย memberikan perintah khusus untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam lelang proyek infrastruktur di Sulsel. Hal tersebut, terungkap usai KPK memeriksa lima saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sulsel.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan terhadap lima PNS Pemprov Sulsel dilakukan pada, Sabtu (13/03), di Polda Sulsel. Adapun lima PNS yang menjadi saksi itu adalah Samsuriadi, Herman Parudani, Andi Salmiati, Munandar Naim, dan Abdul Muin. “Melalui pengetahuan para saksi tersebut, tim penyidik KPK terus mendalami antara lain terkait dengan lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang-Munte-Botolempangan yang diduga ada perintah khusus oleh tersangka Nurdin Abdullah (NA) melalui tersangka Edy Rahmat (ER), agar memenangkan kontraktor tertentu,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Minggu (14/03).
Nurdin Abdullahย ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel. Selain Nurdin, ada dua pihak lain yang ditetapkan menjadi tersangka. Nurdin ditetapkan sebagai penerima suap bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sekdis PUPR) Sulsel, Edy Rahmat. Sedangkan Agung Sucipto (AS) menjadi tersangka sebagai penyuap.
Ketua KPK Firli Bahuri ย menyebut, Nurdin Abdullah diduga menerima suap terkait sejumlah proyek infrastruktur di Sulsel dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto. Agung disebut berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulsel, di mana sebelumnya yang bersangkutan telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel beberapa tahun sebelumnya.
Firli mengatakan, Agung diketahui berkomunikasi aktif dengan Edy Rahmat, yang disebut pula sebagai orang kepercayaan Nurdin Abdullah. Komunikasi itu dijalin, agar Agung kembali mendapatkan proyek di Sulsel untuk tahun ini.
Hingga akhirnyaย Nurdin Abdullahย disebut sepakat memberikan pengerjaan sejumlah proyek, termasuk di Wisata Bira, untuk Agung. Firli mengatakan, suap dari Agung untuk Nurdin diserahkan melalui Edy Rahmat. “AS selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA melalui ER,” sebut Firli dalam konferensi pers Minggu, (28/2) dini hari.
Firli menyebut, Nurdin Abdullah diduga menerima uang dari kontraktor lain pada 2020, yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar, sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar. Namun Firli tidak merinci nama kontraktor lainnya itu. (Sumber: Ikatan Jurnalis Kepolisian).
Pewarta/Editor: Loh
