Jayapura, Jurnalsepernas.id – KELOMPOK Kriminal Bersenjata (KKB) memperjuangkan Papua merdeka dinilai pengcut. Betapa tidak, Pasalnya mereka tidak berani secara frontal menghadapi pasukan keamanan Republik Indonesia.
Mereka hanya berani secara sporadik menembak orang per orang dan masyarakat sipil serta membakar fasilitas umum, seperti gedung sekolah.
Eksistensi KKB inilah yang patut diperyanyakan, sehingga kerap mengganggu keamananan di sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua, sulit dihentikan selama mereka masih bisa membeli senjata api dan amunisi.
Sumbetmr dana KKB menjadi pertanyaan banyak pihak, karena tidak sedikit uang yang dibutuhkan. Darimana mereka mendapatkan suplai dana?
Menurut Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri, selama ini pihaknya mendugaย sumber dana KKBย berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa. “Ini dugaan saya,” ujar Fakhiri.
Lanjut Fakhiri memastikan, sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua. “Tempat pendulangan (emas) itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi,” ungkanya di Jayapura, Kamis (8/3/).
Dikatakannya, jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana. “Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang,” imbuhnya.
Ditambahkannya, ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal,seperti; Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. “Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi,” kata dia.
Tanpa menyebut detail jumlahnya, Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.
Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB, agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif. “Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi,” kata Fakhiri.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.
Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya, sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan. “Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa,” kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/).
Yang menjadi pertaanyaan bukan darimana mereka mendapatkan uang untuk membeli senjata. Tapi dari siapa mereka membeli senjata? (Itu yang paling penting di usut, red.). (Sumber: Ikatan Jurnalis Kepolisian).
Pewarta/Editor: Loh
